BUOL – Pengelolaan bantuan operasional pendidikan di Kabupaten Buol menjadi objek pemeriksaan terperinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini diarahkan untuk melihat sejauh mana bantuan operasional pada satuan pendidikan telah dikelola secara efektif dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Entry Meeting pemeriksaan tersebut pada Senin (2/11/2026), bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Buol. Pertemuan itu turut dihadiri Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buol.
Pemeriksaan BPK mencakup pengelolaan Bantuan Operasional Dasar pada satuan pendidikan untuk periode 2023 hingga Semester I Tahun 2026. Fokus pemeriksaan berkaitan dengan kinerja pengelolaan bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di daerah.
Tahapan entry meeting menjadi awal koordinasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah sebelum pemeriksaan terperinci dilaksanakan. Melalui proses ini, berbagai aspek pengelolaan bantuan akan ditelaah, termasuk efektivitas pelaksanaan program, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan satuan pendidikan.
Kehadiran Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap proses pemeriksaan. Pemkab Buol menyatakan siap memberikan akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan terhadap bantuan operasional pendidikan dinilai penting karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas satuan pendidikan. Pengelolaan yang tepat tidak hanya menyangkut administrasi keuangan, tetapi juga bagaimana anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola bantuan operasional pendidikan. Aspek transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat.
Bagi Kabupaten Buol, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan kebutuhan layanan pendidikan dapat terpenuhi secara lebih baik. Dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, penggunaan anggaran diharapkan semakin memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
Sumber:
Humas Pemerintah Kabupaten Buol, rilis kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan, 2 November 2026.
